8 Nov 2019

Kekerasan terhadap Wartawan: Cerita Lama Kasus Baru

Dua personel Kepolisian dihukum kurungan 21 hari karena melanggar disiplin saat mengamankan unjuk rasa di Depan Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Selatan, 24 September lalu. Unjuk rasa itu berakhir ricuh dan menyebabkan beberapa mahasiswa terluka setelah terlibat bentrok dengan aparat kepolisian.

Dikutip dari Medcom.id, dalam sidang etik yang digelar di Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Kamis (31/10), anggota Sabhara Polres Jeneponto, Aipda Roezky, serta Aiptu Mursalim dari Sabhara Polres Takalar, terbukti menganiaya tiga wartawan. Mereka adalah Darwin Fatir dari LKBN Antara, Saiful dari Inikata.com, juga Ishak yang bekerja di Makassartoday.

“Menjatuhkan hukuman kepada Aipda Roezky dan Aiptu Mursalim dengan hukuman penundaan mengikuti pendidikan selama enam bulan (terhitung sejak November 2019), dan penempatan di tempat khusus selama 21 hari,” kata Wakapolres Jeneponto Kompol Marikar, di Mapolda Sulsel.

Ilustrasi. Sumber: Pixabay

Kedua polisi ini dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 4 huruf A dan huruf D Peraturan Pemerintah RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri.

Ada sejumlah catatan terkait kekerasan terhadap wartawan saat demonstrasi. Alih-alih membubarkan demonstran yang ricuh, aparat kepolisian malah ikut menciduk wartawan saat sedang meliput demonstrasi yang berjalan. Kasus kekerasan terhadap wartawan adalah cerita lama yang tak kunjung usai, dan disusul dengan perkara-perkara baru.

Berdasarkan data dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dari awal tahun ini hingga Agustus, sudah tercatat 26 kasus kekerasan pada jurnalis yang diduga dilakukan polisi. Umumnya terjadi karena aparat diduga menghalangi kerja jurnalis untuk merekam proses pembubaran massa demonstran.

Jika dielaborasi selama 13 tahun terakhir, AJI mencatat ada 732 kasus kekerasan pada jurnalis. Dari jumlah itu, 221 di antaranya merupakan kasus kekerasan fisik, 86 kasus pengusiran/pelarangan liputan, 77 ancaman teror, 39 serangan, 34 sensor, serta kasus-kasus lain seperti intimidasi, gugatan perdata, perusakan alat, hingga pembunuhan.

Di lain sisi, sebagai aparat penegak hukum, Kepolisian mestinya lebih memahami bahwa kerja jurnalis dalam mencari berita dilindungi Undang-undang Pers dan dijamin konstitusi.

“Itu artinya aparat belum menghormati kebebasan pers, karena mereka sendiri yang melakukan kekerasan itu,” ujar Erick Tanjung, Ketua Divisi Advokasi AJI Jakarta, saat dihubungi Aksara Institute, Sabtu, 2 November.

Namun, pelaku kekerasan pada jurnalis bukan hanya aparat kepolisian. Massa demonstran juga kerap mengintimidasi dan menghalangi kerja jurnalis untuk mendapatkan berita secara akurat dan jernih.

Hal ini setidaknya terlihat pada demonstrasi akbar yang kini dikenal dengan Munajat 212. Pada aksi di kawasan Monumen Nasional 21 Februari lalu ini, beberapa jurnalis melaporkan mengalami intimidasi dengan cara diusir dari area serta larangan untuk merekam gambar.

Dikutip dari Tempo.co, Satria Kusuma, jurnalis dari kanal 20Detik.com diminta paksa oleh massa untuk menghapus rekaman gambar dan video saat terjadi penangkapan terhadap dua terduga pencopet. Satria tidak sendirian, beberapa rekan wartawan lain di sekitar lokasi yang sama juga diperlakukan serupa. Beberapa menyerah, lantas menghapus video di hadapan massa yang marah.

Erick menyayangkan sikap-sikap negatif seperti ini, karena kerja jurnalis justru menjamin tegaknya demokrasi. Tak hanya itu, kehadiran jurnalis saat meliput demonstrasi juga membuka kesempatan aspirasi dan pesan yang hendak diekspresikan para demonstran sampai ke publik.

“Masyarakat kita belum paham Undang-undang Pers dan bagaimana kebebasan dan kemerdekaan itu harus dijaga dan dijunjung tinggi,” terang Erick.

Menurutnya, masyarakat juga harus memahami bahwa menghalangi kerja jurnalis berisiko penjara. Ketentuannya diatur dalam Pasal 18 UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (arw/aks)

Leave a Reply