17 Mar 2020

Lawan Hoaks, Literasi Media Harus Dimulai dari Sekolah

Misinformasi dan berita palsu hanyalah dua dari sejumlah persoalan yang muncul di era perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Isu lain yang juga mendasar adalah, (1) sebagian besar masyarakat belum bisa membedakan antara berita yang dapat dipercaya dan berita palsu, serta (2) kemampuan untuk berpikir kritis belum sepenuhnya dimiliki.

Konten-konten yang diperoleh dalam jaringan (daring) dan dikonsumsi begitu  banyak orang, tak jarang diproduksi tanpa melibatkan kerja jurnalisme yang sah. Kesadaran bahwa situasi ini menjadi persoalan yang mendesak untuk diselesaikan memang tersebar luas, tetapi menghentikan hoaks membutuhkan lebih dari sekadar kesadaran.

Ilustrasi: Pixabay.

Perlu kampanye di media sosial yang dapat dilakukan oleh para jurnalis, pemeriksa fakta, dan warga negara alias semua pihak. Salah satu solusi yang beberapa tahun terakhir gencar dilakukan adalah “literasi media”.

Pertanyaannya kemudian, seberapa efektifkah literasi media?

Literasi media adalah kemampuan untuk mengakses, menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan konten media dalam berbagai bentuk. Pada dasarnya, literasi media mengajak orang untuk berpikir kritis tentang hal-hal terkait media, termasuk di dalamnya konten yang diproduksi, cara memproduksinya, pemilihan narasumber dan sudut pandangnya. Literasi media membangun pemahaman tentang peran media dalam masyarakat dan sekaligus juga mendorong masyarakat untuk mengekspresikan pemikiran kritis mereka tentang media.

Persoalannya, sejumlah pihak merasa berlebihan jika mengajarkan literasi media di sekolah karena merasa topik tersebut sudah diajarkan. Padahal, Commission on Fake News and the Teaching of Critical Literacy Skills, menemukan sebaliknya. Ketika mereka menjalankan program Literacy and National Literacy Trust, ditemukan bahwa hanya 2% anak-anak memiliki keterampilan literasi kritis yang dibutuhkan untuk mengenali apakah sebuah berita benar atau palsu.

“Jika literasi media sangat penting untuk berinteraksi di media online, maka hal tersebut harus menjadi bagian wajib di sekolah—yang batasannya adalah seberapa tinggi standar literasi itu,” dikutip Aksara dari Lowy Institute, 13 Maret.

Di Finlandia, organisasi pemeriksa fakta Faktabaari mengajarkan literasi media dan cek fakta di sekolah. Materi yang diajarkan ditujukan untuk para siswa di Kelas 9, berusia 15-16 tahun. Jika, di lain pihak, literasi media hanya menjadi topik yang dipelajari secara sukarela, dan bukan materi wajib di sekolah, maka yang akan mempelajarinya hanyalah mereka yang terpanggil dan tentu saja tidak bisa menjadi solusi atas persoalan-persoalan yang disebutkan di atas.

“Mereka yang tertarik mempelajari literasi media dan mendeteksi informasi yang salah mungkin hanyalah orang-orang yang sudah paling tidak mungkin tertipu olehnya,” masih mengutip Lowy Institute.

Organisasi seperti UNESCO memang menerbitkan buku pegangan bagi jurnalis untuk melawan berita palsu, namun para wartawan secara umum bukan kelompok yang paling rentan terhadap hoaks. Secara umum, jurnalis mendukung laporan jurnalistik mereka dengan informasi dan data akurat, bekerja dengan editor dan memiliah informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Inti dari persoalan ini adalah bahwa disinformasi masuk ke berbagai ranah psikologis, seperti teori identitas sosial dan perasaan orang tentang kepemilikan kelompok. Salah satu cara orang menjadi rentan terhadap hoaks dan sejenisnya adalah pada isu-isu yang mereka yakin memiliki pengetahuan tentangnya, padahal sebenarnya tidak.

Selain di sekolah, media pun ikut kontribusi perihal literasi. Reuters mengeluarkan panduan tentang cara menemukan berita palsu. The Guardian dengan jelas menunjukkan tanggal ketika sebuah artikel diterbitkan dalam thumbnail media sosialnya, untuk mencegah agar pembaca tidak salah mengontekstualisasikan laporan mereka.

Lalu, bagaimana di Indonesia?

Belum banyak sekolah di Indonesia yang menerapkan literasi media untuk masuk dalam kegiatan belajar mengajar. Kebanyakan sekolah lebih populer memfokuskan kegiatan pada kampanye membaca dan menulis untuk para siswa. Seperti SMPN 1 Depok yang menggelar program Gerakan Literasi ‘Shoca’ Sekolah di awal tahun ajaran 2019/2020. Di sini, para guru dan siswa membaca buku bersama di halaman sekolah setiap hari Jumat.

Terkait literasi media, ada kolaborasi unik yang dilakukan oleh Cameo Project, Maarif Institute, Love Frankie, Peace Generation, dan Ruang Guru. Program bernama MadingSekolah.id ini menyediakan sarana khusus untuk mendukung kreativitas seluruh siswa dan guru di Indonesia, serta memfasilitasi kegiatan Creator Muda Academy berupa program pelatihan multimedia dan jurnalistik untuk pelajar.

Secara umum, sekolah di Indonesia belum menjadi aktor utama dalam pelaksanaan program-program literasi media. Program ini dianggap sebagai beban tambahan bagi guru yang telah menanggung kurikulum yang sangat padat. Mengutip artikel bertajuk “Tantangan dalam Kegiatan Literasi Media di Indonesia” dalam Jurnal Ultimacomm, 2016, sekolah swasta lebih responsif terhadap program literasi media karena kurikulum mereka lebih fleksibel dan ada kemampuan finansial untuk membiayai kegiatan ini.

Hasil penelitian itu juga menyimpulkan, bentuk ideal kegiatan literasi media adalah dengan menerapkannya melalui pelajaran di sekolah dasar dan menengah. Pertimbangannya, agar dapat memastikan bahwa program tersebut berjalan secara berkesinambungan, sistematis, dan hasilnya lebih terukur.

Indonesia tentu saja perlu belajar dari negara lain, seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, atau Jepang. Di negara-negara tersebut program literasi media terintegrasi dalam kurikulum sekolah dasar karena sudah dianggap sebagai keterampilan untuk hidup (life skill) yang harus diperkenalkan sejak dini. (fau/dka)

Leave a Reply