12 Apr 2020

Di Tengah Pandemi, Peran Jurnalisme Mirip Unit Gawat Darurat

Selama dua tahun terakhir, banyak situs berita menerapkan biaya langganan (paywall) kepada pembaca. Namun, merebaknya pandemi korona yang menimpa warga dunia saat ini, para editor dan media bertanya apakah seharusnya akses berita digratiskan lagi, setidaknya untuk sementara?

Menurut Kelly McBride, Ketua Pusat Etika dan Kepemimpinan Craig Newmark, dalam situasi normal, berita seperti makanan, yang bisa didapatkan di banyak tempat dan kualitasnya bergantung pada seberapa besar orang mau membayar.

“Tapi dalam situasi krisis, informasi menjadi lebih seperti unit gawat darurat,” kata McBride, saat membahas dilema etik tersebut bersama analis bisnis Poynter Rick Edmonds, seperti Aksara kutip dari laporan Poynter Institute.

Edmonds sebelumnya bercerita, dua wartawan meneleponnya terkait media (Los Angeles Times dan The Boston Globe) yang tetap memberlakukan biaya berlangganan terhadap sebagian besar berita terkait korona. Perusahaan media memang harus bertahan hidup dengan memperoleh pendapatan dari konten berbayar.

“Meniadakan biaya berlangganan di saat krisis ini membuat liputan penting dan komprehensif jadi tersedia untuk publik tanpa terkecuali, bukan hanya bagi mereka yang mampu membayar,” kata Edmonds.

Tangkapan layar situs berita Kompas.id.

McBride sependapat dan menekankan, sebagai layanan publik yang kritis, jurnalis harus melakukan sesuatu agar berita dapat diakses oleh mereka yang tak mampu membayar. Situasi pandemi yang bergerak cepat berarti publik butuh informasi terbaru dari media, agar dapat membuat keputusan personal tentang bagaimana harus merespons, termasuk apa yang harus dilakukan jika mereka sakit.

“Jika Anda membebankan biaya untuk semua konten berita, Anda akan kesulitan membuat berita tersebut vital untuk kesejahteraan,” kata McBride.

McBride menjabarkan sejumlah opsi bagi ruang redaksi yang hidup dari biaya berlangganan sebagai sumber pendapatan. Pertama, dengan menggratiskan seluruh laporan terkait virus korona, media menegaskan kepada publik bahwa misi mereka lebih besar.

Kedua, media yang membebaskan biaya langganan selama pandemi, berarti mendorong kesadaran sosial untuk berlangganan, dan dengan mempertimbangkan bahwa laporan jurnalistik media tersebut sangat baik, orang akan secara sukarela berlangganan.

Opsi ketiga, media dapat menggratiskan seluruh konten, lalu meminta donasi untuk setiap 10 artikel dan seterusnya. Pilihan lainnya, bisa juga membuka seluruh akses ke konten berita, tapi syaratkan pembaca untuk mendaftar untuk dapat melanjutkan membaca.

Informasi pembaca tersebut, kata McBride, dapat digunakan oleh media untuk berkomunikasi dengan calon pelanggan. Media juga bisa meminta mereka mengisi formulir tentang apa pertanyaan mereka yang membutuhkan jawaban, sehingga pembaca tahu bahwa media tersebut peduli dengan pertanyaan pembaca.

Menurut McBride, ruang redaksi dengan biaya langganan yang tidak menunjukkan tanda-tanda untuk menggratiskan artikel, akan kehilangan kesempatan untuk membangun kepercayaan dann mendemonstrasikan betapa siginfikannya pekerjaan media.

“Konsumen dengan cepat membangun kebiasaan mengakses informasi. Jika audiens potensial menjalani dua hingga tiga pekan masa krisis ini tanpa membaca laporan Anda, mereka akan belajar untuk hidup tanpa itu,” kata McBride.

Di Indonesia, Kompas.id merupakan salah satu media arus utama yang menerapkan biaya berlangganan kepada mereka yang ingin membaca artikel-artikelnya. Namun ketika Aksara mengakses media tersebut, situs berita milik Grup Kompas Gramedia itu mengumumkan bahwa mereka menggratiskan akses ke seluruh artikel terkait korona.

“Penyebaran informasi yang benar tentang virus korona adalah kunci mengatasi pandemi ini. Sebagai bentuk dukungan, harian Kompas memberikan bebas akses untuk semua berita terkait virus korona,” mengutip Kompas.id.

Dalam pengumuman tersebut, Kompas.id menyatakan, bebas akses laporan-laporan jurnalistik terkait korona tersebut berlaku selama tujuh hari setelah berita diterbitkan. (fau/aks)

Leave a Reply