11 Sep 2017

Memerangi Berita Palsu, Gejala Lawas yang Kekinian

Pesan instan melalui aplikasi WhatsApp atau informasi yang berseliweran di media sosial seperti Facebook tak jarang menjadi bahan awal sebuah pemberitaan. Namun Editor yang bertanggung jawab, akan lebih dahulu meminta anggota tim redaksi untuk mengonfirmasi kebenaran informasi tersebut, sebelum benar-benar menindaklanjutinya dan menayangkannya di media mereka.

Pertanyaannya: mengapa berita palsu (fake news) begitu mudah menyebar di Facebook?

Laura Hazard Owen menulis untuk Nieman Lab, menyoroti kemungkinan yang bisa jadi luput terkait liputan dan data yang terus berkembang mengenai berita palsu, misinformasi, konten partisan dan literasi berita yang sulit dijaga.

Dalam tulisannya, Owen menyebut jurnalis The Washington Post Abby Ohlheiser memiliki daftar panjang hoax seputar badai Harvey. Saat badai besar tersebut melanda Amerika Serikat, terdapat kisah-kisah viral yang belum jelas kebenarannya.

Ilustrasi berita palsu. (Pixabay Photo)

“Kenapa hoax begitu viral selama bencana alam?” Pertanyaan ini mengendap dalam benak jurnalis The Verge, Alessandra Potenza.

Ada beberapa alasan, di antaranya pembaca memantau media sosial untuk mendapat berita dan informasi baru lebih banyak, ditambah sejumlah besar audiens yang terperangkap motif yang sama. Pembaca lantas terpanggil untuk membantu sebisanya sekaligus merasa rentan, sehingga kembali pada sifat manusiawi yang merasa ingin menjadi bagian dari sebuah peristiwa.

BACA JUGA: Cek Fakta Jadi Tren Media Massa 2017

“Hal ini mirip dengan motivasi psikologis yang mendorong kemunculan gosip,” ujar peneliti First Draft News, Claire Wardle.

Selain itu, harus diakui ada oknum tidak bertanggung jawab yang menyebarkan informasi palsu demi alasan popularitas atau sedang meledak. Ketakutan pada radio di zaman dulu mengajari kita mengenai efek fake news saat ini.

Penulis The New Yorker Adrian Chen menulis soal era kebangkitan radio yang disamakan dengan kekuatan internet saat ini, “Pada tahun 1930-an, pemimpin otoriter bisa terjungkal dari kekuasaan berkat bantuan radio.”

Ketakutan yang sama kini juga berlaku pada internet, ketika perusahaan digital raksasa sedang melakukan uji coba untuk meredam ledakan informasi palsu, sekaligus membuktikan komitmen mereka terhadap penegakkan demokrasi. Upaya ini menghidupkan kembali debat panjang soal fungsi komunikasi massa yang kembali seperti era kejayaan radio.

Laporan Chen menggambarkan, situasi dalam skala luas, seperti investigasi terbaru ProPublica soal kebijakan sensor untuk konten rasis di Facebook.

Jurnalis Bloomberg Mark Buchanan merangkum laporan panjang yang disusun oleh Christoph Aymanns, Jakob Foerster, dan Pierre Georg terkait informasi palsu dalam jejaring sosial. Mereka menemukan bahwa katalisator dalam penyebaran informasi palsu berada di tangan pemasok informasi yang cermat dalam menentukan target pembaca. Hal ini menjadi mudah sejak perusahaan teknologi mengumpulkan dan membuat database audiens, lalu dijual kepada pemasang iklan.

Dari database tersebut, pemasok iklan menentukan kelompok inti yang terdiri dari individu fanatik, kemudian membagikan atau berkomentar terhadap tautan tersebut, dan merekomendasikan kepada pengikutnya lewat Twitter atau Facebook. Informasi palsu menyebar jauh dan mencapai tujuannya dengan memberi informasi buruk kepada orang yang enggan meluangkan waktu memeriksa kebenaran informasi tersebut. Sementara, sulit melihat hal ini akan berubah tanpa merombak model bisnis media sosial yang bergantung pada periklanan.

BACA JUGA: Verifikasi: ‘Perjalanan Perang Dramatis’ bagi Wartawan

Aymanns menyarankan, perusahaan media sosial besar dapat melawan konten berita palsu dengan mencegah pengiklan menargetkan audiens berdasarkan pandangan politik, atau menangguhkan iklan dengan target audiens selama masa kampanye. Meskipun tentu saja hal tersebut mustahil, mengingat begitu penting iklan bagi ekonomi perusahaan.

Namun dalam banyak kesempatan, pendiri Facebook Mark Zuckerberg menyatakan dia dan perusahaannya akan terus ikut ambil bagian dalam perang melawan berita palsu. Sejumlah cara dilakukan oleh Facebook.

Ilustrasi membaca berita. (Pexels Photo)

Jejaring sosial itu, bersama sejumlah perusahaan teknologi lain, akademisi, dan lembaga nonprofit menggelontorkan dana sebesar US$14 juta untuk program News Integrity Initiative. City University of New York (CUNY) Graduate School of Journalism akan mengelola inisiatif tersebut.

“Inisiatif ini akan mengatasi informasi yang salah, disinformasi, dan membuka peluang internet untuk menyediakan dan mengabarkan percakapan publik dengan cara baru,” ujar Head of News Partnerships Facebook Campbell Brown, seperti dikutip dari Liputan6.com.

Akademisi Mendefinisikan Berita Palsu

Journal Digital Paywall melihat istilah fake news telah berkembang dalam lintas studi ilmiah. Edson C. Tandoc Jr, Zheng Wei Lim, dan Richard Ling, dari Nanyang Tech University, menemukan 34 jurnal membahas fake news”yang dipublikasikan dalam rentang 2003-2017. Mereka menemukan, fake news merujuk kepada (1) satir atau program berita tiruan, misalnya The Daily Show atau (2) parodi seperti acara The Union yang tayang di jaringan televisi AS, (3) penulisan fiktif, (4) manipulasi, (5) iklan, dan (6) propaganda.

Definisi apapun harus memenuhi dua kriteria yaitu, tingkat kebenaran dan niat awal penulis untuk menipu.

Parodi dan satir dinilai tidak memenuhi unsur kedua, sehingga dapat diasumsikan sebagian besar studi ilmiah bergerak ke poin 3-6.

“Memanfaatkan momen adalah asupan bagi fake news untuk berkembang,” mengutip jurnal tersebut.

Fake news mendapat audiens ketika terjadi kericuhan yang memecah belah dalam lingkup sosial. Hal ini seolah mengonfirmasi berita permusuhan melalui kelompok lain.” (dwa/aks)

Leave a Reply