4 Sep 2019

Sejumlah Pasal di RKUHP Rawan bagi Profesi Wartawan

Dokumen Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP) per tanggal 28 Agustus 2019 menuai kontroversi. Sejumlah pasal dalam Rancangan tersebut ditolak sejumlah pihak, termasuk asosiasi wartawan.

Aliansi Jurnalis Independen [AJI] Indonesia bahkan menyebut, ada 10 pasal di RKUHP yang mengancam kebebasan pers dan kebebasan berpendapat.

“Ada 10 pasal dalam RKUHP yang berhubungan langsung dengan pekerjaan wartawan, yang berpotensi mengancam kebebasan pers,” kata Abdul Manan, Ketua Umum AJI Indonesia di Jakarta, 2 September lalu.

Ke-10 pasal tersebut di antaranya Pasal 219 [penghinaan terhadap presiden dan wakilnya], 241 [penghinaan terhadap pemerintah], 247 [hasutan melawan penguasa], 281 [penghinaan terhadap pengadilan], 440 [pencemaran nama baik], dana 444 [pencemaran orang mati]. Pasal 281 merupakan salah satu yang disorot.

Sumber: Pixabay

AJI Indonesia mendesak agar Pasal 281 dicabut karena dianggap bisa digunakan untuk menjerat wartawan dan media yang menulis artikel soal putusan sidang dan proses persidangan.

“Pasal itu bisa dipakai oleh para penegak hukum yang buruk untuk membungkam media yang menulis berita bernada kritik,” ujar Manan.

Karena itu, Manan mendesak pemerintah dan DPR untuk tidak tergesa-gesa mengesahkan RKUHP. Diketahui, DPR menargetkan agar Rancangan tersebut dapat disahkan sebelum masa jabatan legislatif periode 2014-2019 berakhir atau sebelum 27 September tahun ini.

Sementara itu, Pasal 219 yaitu penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dalam KUHP dinyatakan tidak berlaku pada 2006. Mahkamah Konstitusi [MK] mencabut Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP. Ketiga pasal itu dinilai menimbulkan ketidakpastian hukum dan rentan tafsir. [dka]

Leave a Reply