13 Sep 2019

Habibie, Membebaskan Media dari Belenggu Penguasa

Kabar duka atas berpulangnya Presiden ke-3 Burchanuddin Jusuf Habibie, 11 September 2019, menjadi hari berkabung bagi bangsa Indonesia. Ada begitu banyak kebijakan strategis yang dibuat Habibie di saat Indonesia mengalami masa krisis tahun 1998.

Belum genap satu pekan setelah dilantik sebagai Presiden ke-3, Habibie telah membahas rencana untuk mencabut Peraturan Menteri Penerangan Nomor 1/1984 tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers [SIUPP]. Pembahasan dilakukan antara Habibie dan Kelompok Pengimbang di ruang kerja Presiden, Bina Graha, Jakarta, 27 Mei 1998.

Dalam pertemuan itu, Habibie berkomitmen bahwa kebebasan asasi yang selama ini terkungkung, seperti kebebasan berpendapat, berkumpul, dan berserikat, akan dilepaskan.

“Kebebasan pers harus secara apriori sudah kita miliki sekarang. Karena itu, kita tidak usah tanya-tanya lagi, apakah ini sudah bisa diberitakan atau tidak. Asalkan Saudara bertanggung jawab sendiri kalau beritanya salah,” kata Nurcholish Madjid, salah satu Anggota Kelompok Pengimbang, sebagaimana dikutip dari Kompas Online.

Pernyataan itu disampaikan Nurcholish, yang akrab disapa Cak Nur, usai bertemu dengan Habibie bersama sejumlah tokoh lain yaitu Adnan Buyung Nasution, Emil Salim, Rudini, dan Sudjana Sapi’ie.

Mendiang Presiden ke-3 Republik Indonesia B.J. Habibie. [Sumber foto: Instagram @habibiecenter]

Buyung mengatakan, selain membahas pencabutan SIUPP, perbincangan dengan Habibie juga menegaskan perlunya melakukan rehabilitas surat kabar dan majalah yang pernah diberangus di masa Orde Baru.

“Merehabilitasi surat kabar dan majalah yang dulu pernah diberangus, seperti Tempo, Editor, dan DeTik, yang tempo hari telah memenangkan perkara di pengadilan,” ujar Buyung.

Dalam buku “Detik-detik yang Menentukan: Jalan Panjang Indonesia Menuju Demokrasi”, Habibie menyatakan sempat mempertanyakan, apakah kebebasan pers dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab? Namun dia juga menyadari bahwa kebijakan apapun yang diambil, pasti akan memunculkan risiko.

“Oleh karena itu, saya memutuskan, pers segera diberi kebebasan untuk mengeluarkan pendapat dengan segala konsekuensinya,” kata Habibie sebagaimana dikutip dari buku tersebut.

Di antara begitu banyak tuntutan yang didesak mahasiswa dan tokoh reformasi 1998, Habibie memutuskan bahwa kebebasan pers menjadi salah satu langkah awal dan mendasar yang harus dibuat. Kebebasan pers bahkan merupakan salah satu dari 11 poin yang dicatat Habibie pada tengah malam hingga dini hari setelah dilantik, 21 Mei.

Pencabutan SIUPP tersebut menandai berakhirnya belenggu pemerintah terhadap kritik yang dilayangkan lewat pers. Dalam sejarah Orde Baru, pembredelan pers sudah mulai dilakukan pada 1960-an oleh pihak militer dan Departemen Penerangan. Tujuannya, agar diterapkan pers Pancasila dan menghapus unsur Partai Komunis Indonesia [PKI] dan pro Soekarno di tubuh media.

“Stabilisasi dan rehabilitasi pers dilakukan dengan cara membredel surat kabar atau majalah yang beraliran Komunis seperti Harian Rakjat, Bintang Timur, dan lain sebagainya,” mengutip artikel bertajuk “Pembredelan Pers pada Masa Pemerintahan Orde Baru dan Relevansinya bagi Mata Kuliah Sejarah Indonesia Mutakhir” yang ditulis oleh Imron Sariyatun dan Tri Yunianto dari Universitas Sebelas Maret [UNS].

Pembredelan juga dilakukan pada 1970-an akibat pemberitaan tentang aksi demonstrasi mahasiswa yang tidak puas dengan kebijakan pemerintah di bidang politik, sosial, dan ekonomi. Indonesia Raya, Kompas, dan Sinar Harapan merupakan media cetak yang saat itu diberangus demi menjaga stabilitas politik. Artikel-artikel media itu dianggap dapat merusak kepercayaan publik terhadap kepemimpinan Soeharto.

Periode 1980-an, pemerintahan Orde Baru semakin mengatur pers melalui Permenpen tentang SIUPP. Hingga 1990-an, pembredelan dilakukan terhadap surat kabar Sinar Harapan, Prioritas, Majalah Tempo, Tabloid Detik, dan Majalah Editor.

Kini tak ada lagi pembredelan terang-terangan dari pemerintah, pers sudah sepenuhnya lepas dari belenggu. Namun pertanyaan yang sempat membayangi pikiran Bapak Teknologi Indonesia itu kembali muncul terkait kondisi media: apakah kebebasan pers dapat disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab?

Habibie sudah menjawab pertanyaan itu ketika dirinya memutuskan membuka keran kebebasan pers: Kelak rakyat akan menilai kualitas pemberitaan itu. Mereka yang membuat pemberitan tidak bermutu, jelas tidak laku dan tidak mungkin dapat mempertahankan keberadaannya. [dka]

Leave a Reply