7 Jun 2017

Pers Etiopia dalam Bayang-bayang UU Antiterorisme

Tidak seperti di Indonesia dan kebanyakan negara-negara Barat, wajah pers di Etopia—negara tertua di dunia—begitu mengkhawatirkan. Media massa di negara yang pernah bernama Abisinia ini menghadapi tantangan yang cukup berat dalam menjalankan kerja jurnalisme.

Kebanyakan jurnalis berkali-kali menunjukkan ketakutan bahwa laporan jurnalistik mereka, bukan hanya bakal dipersoalkan pemerintah, tetapi juga dituntut berdasarkan Undang-Undang (UU) Antiterorisme tahun 2009.

Yang lebih ekstrim dan jauh lebih keras, pemerintah setempat menolak publikasi surat kabar, terjadi praktik pilah-pilih iklan oleh pemerintah, dan sensor ketat dari jurnalis dan editor yang khawatir dengan tekanan pemerintah.

Sejumlah blogger menyatakan khawatir bakal kehilangan pekerjaan jika perusahaan tahu aktivitas mereka di luar jam kerja.

Potret media massa di Etiopia tersebut tergambar dari laporan yang dibuat International Press Institute (IPI) bersama World Association of Newspapers (WAN-IFRA) tahun 2013. IPI dan WAN-IFRA melakukan misi pencarian fakta ke Etiopia, dilatarbelakangi oleh tindakan memenjarakan lima jurnalis sejak 2011 dan sejumlah lainnya menjalani sidang in absentia di bawah UU Antiterorisme.

Media milik pemerintah mendominasi penyiaran di negara berpenduduk lebih dari 80 juta orang tersebut, dengan pembaca surat kabar sangatlah kecil dan kebanyakan berpusat di ibu kota Addis Ababa.

“Peraturan di Etiopia membatasi diversifikasi, investasi teknologi baru, pelatihan untuk jurnalis, serta kepemilikan asing di perusahaan media juga dibatasi,” demikian bunyi laporan IPI dan WAN-IFRA yang dikutip Aksara Institute, 4 Juni 2017.

Secara umum, IPI/WAN-IFRA menggarisbawahi sejumlah tantangan yang dihadapi jurnalis dan media setempat.

Antiterorisme Menekan Jurnalis

Tahun 2009, pemerintah Etiopia memperluas otoritas legalnya menghadapi jurnalis, pegiat hak asasi manusia, dan kelompok sipil. “UU Antiterorisme  memberi kekuatan baru kepada pemerintah untuk menangkap mereka yang dianggap menghasut,” mengutip laporan.

Otoritas Etiopia juga membuat Proklamasi untuk Menetapkan Pendaftaran dan Regulasi atas Aktivitas Amal dan Kegiatan Sosial, yang saat ini membatasi organisasi HAM dan kelompok sipil beroperasi.

Ilustrasi. (Pixabay.com/geralt)

Sedikitnya lima jurnalis—Solomon Kebede, Wubset Taye, Reeyot Alemu, Eskinder Nega, dan Yusuf Getachew—berada di dalam penjara di bawah ketentuan UU, sementara jurnalis lainnya melarikan diri dari Etiopia untuk menghindari tuntutan. Kelima jurnalis itu, setidaknya hingga saat laporan dibuat tahun 2013, berada di Penjara Kaliti di luar Addis Ababa.

Wartawan yang meninggalkan Etiopia, termasuk Abiye Teklemariam dan Mesfin Negash dari Koran Addis Neger—yang telah ditutup—didakwa bersekongkol melakukan aktivitas antipemerintah dan dihukum in absentia.

Menurut laporan bertajuk “Press Freedom in Ethiopia” tersebut, meski pemerintah berulang kali mengatakan bahwa UU Antiterorisme sejalan dengan aturan serupa di Eropa dan Amerika Serikat, namun dalam hal tertentu tetap memberi kekuasaan penuh kepada jaksa untuk menangkap mereka yang dianggap bersimpati kepada pemberontak atau gerakan oposisi.

Bahkan di bawah UU itu, jurnalis yang melakukan wawancara dengan terduga teroris dapat dituduh menyebarluaskan informasi antipemerintah. Eskinder Nega, satu dari lima jurnalis yang ditahan di Kaliti, dituduh mendukung Arab Spring di Etiopia.

“Anda dapat melaporkan pernyataan pemerintah tentang terorisme, namun mencoba memahami mengapa seseorang ingin mengubah pemerintah, hal itu terlalu jauh,” mengutip pernyataan salah seorang editor surat kabar di Etiopia kepada delegasi dari IPI/WAN-IFRA.

Dalam membuat laporan tentang kebebasan pers di Etiopia tersebut, IPI/WAN-IFRA melakukan misi pencarian fakta pada 3-6 November 2013. Misi itu dilakukan sebelum penyelenggaraan Forum Pemimpin Media Afrika diselenggarakan pada 6-8 November di Addis Ababa.

Pihak oposisi utama di Etiopia, didukung IPI/WAN-IFRA dan kelompok internasional lainnya, meminta dilakukan amandemen agar ketentuan dalam Pasal 2 ayat 6, Pasal 4, dan Pasal 6 UU Antiterorisme dihilangkan. Pasal-pasal iitu dinilai memberi kelonggaran kepada jaksa untuk mengejar wartawan, politikus, dan aktivis yang dianggap mengacaukan tatanan politik dan bersekongkol dengan teroris—melalui sebuah wawancara atau bahkan menyebut mereka dalam laporan berita.

Menjadi Partisan

Delegasi IPI/WAN-IFRA mendegar bahwa dua hal utama yang menghambat upaya memperkuat independensi media massa di Etiopia adalah sikap partisan mayoritas media setempat dan campur tangan pemerintah. Satu dekade lalu, ada lebih dari 70 media cetak independen, namun saat ini menjadi kurang lebih hanya satu lusin.

Bukannya bekerja sama, jurnalis di Etiopia cenderung merasa asing. Salah seorang editor mengakui kerap mengeluhkan bahwa kerja sama dengan media kompetitor di negara tersebut sangatlah tidak mungkin.

Ketika ditanya mengapa tidak ada solidaritas di antara media massa di Etiopia, salah seorang editor mengatakan dia tidak punya jawaban. Kemudian, setelah jeda, dia menambahkan, “Inilah Etiopia.”

Solidaritas yang kurang di antara media setempat menghalangi industri media untuk menghadapi campur tangan pemerintah dan menghambat lobi agar ada perubahan aturan dan kebijakan.

Selain soal hilangnya semangat untuk bersatu, para delegasi juga menyayangkan dominasi media milik negara, termasuk koran utama pemerintah yaitu Amharic Zemen dan media berbahasa Inggris Herald.

“Media-media ini digunakan sebagai kedok untuk melawan kritik atau mempertahakan kebijakan pemerintah,” mengutip laporan setebal 18 halaman tersebut.

Bukan hanya koran, industri penyiaran juga didominasi oleh radio dan televisi milik pemerintah—yang biasanya menuruti kehendak pemerintah dalam melaporkan, dan dalam beberapa kasus digunakan untuk melawan laporan media independen.

“Etiopia memiliki sejumlah radio FM independen yang memproduksi berita, namun menurut salah satu editor di radio, wartawan melakukan sensor diri untuk menghindari risiko kehilangan izin beroperasi,” tulis laporan tersebut.

Atas isu kebebasan pers di Etiopia tersebut, IPI/WAN-IFRA menyampaikan enam pernyataan, di antaranya mendesak 547 anggota parlemen Etiopia untuk merevisi UU Antiterorisme. Mereka juga mendesak media di Etiopia agar tidak lagi bersikap partisan dan memulai kerja sama untuk meningkatkan profesionalisme, independensi, serta membentuk barisan demi mempertahankan kebebasan pers. (aks/dka)

Leave a Reply