6 Jun 2020

Krisis Media di Masa Pandemi: Siapa yang Perlu Diberi Insentif?

PERTENGAHAN Mei lalu, Dewan Pers merilis pernyataan yang berisi pengajuan tujuh insentif ekonomi untuk menopang hidup pers di masa pandemi covid-19. Insentif itu antara lain meminta subsidi harga kertas untuk media cetak, subsidi biaya listrik, kredit berbunga rendah dan berjangka panjang lewat bank BUMN, menangguhkan kewajiban membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan, dan meminta pemerintah membayar iuran BPJS Kesehatan yang jadi kewajiban karyawan dan perusahaan pers.

Pertanyaannya, siapa yang layak mendapat insentif? Apa dan bagaimana pertimbangannya dalam memutuskan media mana yang berhak mendapat insentif yang bersumber dari uang negara (uang publik)?

Dosen Komunikasi Universitas Gadjah Mada Wisnu Prasetya Utama mengatakan, sebelum memutuskan siapa atau media mana, regulator media di Indonesia harus memiliki data akurat tentang kredibilitas media. Media mana saja yang selama ini memang bekerja untuk kepentingan publik, dan mana yang produk jurnalistiknya meladeni kepentingan penguasa atau korporasi.

Data ini, kata Wisnu, idealnya bisa diperoleh dari regulator seperti Dewan Pers, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Selanjutnya, data tersebut bisa menjadi acuan untuk menentukan media mana yang berhak dan pantas mendapatkan insentif tersebut.

Ilustrasi. (Pixabay)

“Regulator harus bersinergi memberikan laporan tentang kredibilitas lembaga pers terkini. Bukan hanya pengaduan dan penyelesaiannya saja, tetapi secara objektif mengungkap standar ukuran yang dipakai dalam menilai kredibilitas perusahaan pers,” kata Wisnu, dalam sesi diskusi Live Instagram Aksara Institute, Kamis,21 Mei lalu.

Selama ini, Dewan Pers misalnya, memang rajin mempublikasikan pengaduan dan penyelesaian atas aduan itu kepada publik. Baik melalui laman mereka maupun di media sosial Instagram. Namun, penilaian kredibilitas media dan standar yang dipakai untuk mengukur kredibilitas tersebut, belum dilakukan.

Yang dilakukan Dewan Pers sejauh ini adalah memverifikasi perusahaan pers berupa verifikasi administratif dan faktual, termasuk melakukan uji kompetensi untuk wartawan.

Wisnu mencontohkan sebuah yayasan di Inggris yang fokus memberi data akurat yang menilai kredibilitas media berdasarkan laporan masyarakat. Misal, media mana saja yang mendapat banyak komplain dari publik dan apa saja yang dikomplain.

Peraih gelar master Communication and Media Studies di University of Leeds ini menyampaikan sejumlah usulan tentang hal-hal yang mungkin dilakukan di Indonesia sebelum memutuskan kepada siapa insentif ekonomi akan diberikan.

Pertama, pemberian insentif tidak langsung kepada perusahaan pers, tetai diberikan kepada wartawan yang memang ada di garis depan peliputan covid-19. Hal ini karena wartawanlah yang menghadapi risiko paling besar bisa tertular virus.

Kedua, bantuan tidak diberikan bagi perusahaan pers yang sudah memecat wartawannya selama masa pandemi. Ketiga, harus ada prioritas dan insentif tidak diberikan kepada semua media. “Terutama kalau hanya fokus pada perusahaan media besar, tidak fair dan tidak tepat sasaran,” katanya.

Prinsipnya, Wisnu sependapat jika rencana memberikan insentif ekonomi kepada media di masa pandemi direalisasikan. Pemberian insentif ini juga dipastikan tidak akan mengganggu  independensi yang dikhawatirkan sejumlah pihak.

“Perusahaan media mendapatkan insentif dari publik, dari pajak kita sendiri, dan akhirnya digunakan untuk kepentingan publik untuk mendapatkan akses informasi faktual. Karena itu prioritasnya adalah media yang selama ini produk jurnalistiknya memang untuk kepentingan publik,” ujar Wisnu.

Sejumlah media diketahui memotong gaji wartawan, menunda pembayaran honor kontributor, dan melakukan pemecatan. Hal ini tidak hanya terjadi di Indonesia, melainkan juga media-media di dunia.

Seruan agar media diberikan insentif juga muncul dari organisasi-organisasi profesi di dunia. Ethical Journalism Network, European Journalism Centre, Freedom House, Global Investigative Journalism Network, International Center for Journalists, International Women’s Media Foundation, Reporters Without Borders, bersama puluhan organisasi lainnya bahkan membuat seruan bersama terkait insentif. Di antaranya meminta pemerintah untuk memberi dukungan finansial dan mengalokasikan iklan publik secara adil.

Sementara itu National Union of Journalists (NUJ) meluncurkan rencana pemulihan berita yang dibagi ke dalam langkah-langkah jangka pendek, menengah, dan panjang. Sejumlah langkah jangka pendek di antaranya kredit pajak dan pinjaman tanpa bunga untuk mendukung pekerjaan jurnalis, terutama yang meliput di garis depan krisis dan pemulihan covid-19, tidak menggelontorkan uang publik untuk perusahaan yang melakukan pemotongan gaji, pemberian bonus eksekutif atau yang memblokir organisasi serikat pekerja di media, dan memberikan voucher gratis kepada anak berusia 18 dan 19 tahun untuk berlangganan media online atau cetak.

Langkah jangka menengah di antaranya memberikan pendanaan berkelanjutan yang independen untk lembaga penyiaran yang melindungi keuniversalannya dan mencegah campur tangan pemerintah, serta melakukan reformasi aturan kepemilikan media dengan memperkuat kepentingan publik. (fau/aks)

Leave a Reply